SERANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana melakukan Inspeksi mendadak atau sidak ke dua OPD sekaligus pada Kamis (2/7/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan di dua OPD yakni BPBD dan Disdukcapil berjalan sesuai harapan.

Peninjauan pertama dilakukan di Kantor BPBD KabupatenSerang di Tamansari. Kondisi gedung dinilai sudah sangat memprihatinkan.

"Dari hasil peninjauan, gedung BPBD ini memang kondisin yasudah rusak berat. Dinding dan kayunya sudah lapuk, nyaris ambruk. Gedung ini juga cagar budaya sesuai Keputusan Mendikbud," ujar Sekda Zaldi Dhuhana ke pada wartawan.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Sekda memutuskanmemindahkan sekitar 300 pegawai BPBD  ke gedung di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Ciruas paling lambat triwulan IV 2026.

"Di Puspemkab ada beberapa kantor yang sudah terbangun. Kita akan setting atas bawah untuk ditempati. Karena jumlah pegawai BPBD 300-an, perlu penanganan khusus," katanya.

Gedung yang dipilih diutamakan yang bias menampung 300 orang plus kendaraan Damkar.

"Tidak seperti dinas lain yang pegawainya hanya 80 orang, ini butuh space besar," ujarnya.

Ia juga menyebut ruangan di Puspemkab masih banyak kosong.

"Satu dinas pakai dua lantai, padahal satu lantai cukup. Nanti akan kita sekat pakai partisi sesuai fungsi," katanya.

Untuk gedung BPBD lama, tidak akan direnovasi tahun ini karena belum dianggarkan. Bangunan peninggalan Belanda itu masuk rencana renovasi cagar budaya.

"Gedung ini termasuk 8 aset yang tidak diserahkan ke Pemkot Serang karena cagar budaya. Termasuk Pendopo," jelasnya.

Selain gedung, Sekda juga menyoroti kesiapan armada Damkar. Pemkab sudah menganggarkan maintenance 9 mobil Damkar di APBD perubahan.

"Semua harus bisa jalan. Kalau ada yang perbaikannya terlalu mahal, mungkin akan kita hapuskan. Pengadaan baru rencananya 2028 sesuai RPJMD," tegasnya.

Usai dari BPBD, Sekda melanjutkan peninjauan ke Disdukcapil di Kawasan Puspemkab Ciruas. Di sana ditemukan masalah baru anggaran cartridge untuk cetak KTP sudah habis sejak pertengahan Juni.

"Masyarakat sementara dialihkan ke IKD dan biodata WNI. Kedudukannya sama dengan KTP fisik, termasuk untuk ke bank," katanya.

Menurut Sekda, pembiayaan cartridge tidak boleh terkendala.

"Secepatnya kita penuhi. Bisa dari pergeseran anggaran atau dari BTT karena ini kebutuhan mendesak," ujarnya.

Ia menjelaskan dana BTT 2026 disiapkan Rp12 miliar dan belum tersentuh. Tahun lalu hanya terpakai Rp 2,4 miliar.

"Kalau kebutuhan cetak fisik membludak, kita ajukan dari BTT. Nanti kita hitung," katanya.

Kepala Disdukcapil Warnerry Poetri membenarkan bahwa tahun ini anggaran cartridge hanya Rp500 juta dari yang biasanya Rp1-1,5 miliar karena efisiensi.

"Seharusnya tidak cukup sampai pertengahan tahun. Jadi  yang tidak bias cetak bukan hanya KTP tapi KIA juga," katanya.

Reporter: Darul Qutni