Pemerintah Kabupaten Serang

Berdasarkan UU no 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Barat maka berdirilah pemerintah kabupaten Serang yang memiliki Visi yaitu :

VISI KABUPATEN SERANG :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG AGAMIS, ADIL DAN SEJAHTERA

MISI KABUPATEN SERANG :

MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERBUDAYA.
MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN DASAR DISEMUA WILAYAH.
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MENGEMBANGKAN KAWASAN STRATEGIS, CEPAT TUMBUH, PESISIR DAN PULAU-PULAU.
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA DIDUKUNG KONDISI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN YANG KONDUSIF DAN STRATEGIS.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA

DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT

DALAM PASAL 1

Pasal 4

1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum

II. Urusan Pemerintahan Umum

III. Urusan Agraria

IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung

V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi

VI. Urusan Kehewanan

VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian

VIII. Urusan Perburuhan

IX. Urusan Sosial

X. Urusan Pembagian (distribusi)

XI. Urusan Penerangan

XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan

XIII. Urusan Kesehatan

XIV. Urusan Perusahaan

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-undang.