Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berupaya mengendalikan harga-harga pangan agar tidak terjadi kenaikan menjelang Hari Raya Idhul Adha 1445 Hijriyah atau 2024 Masehi. Hal itu sebagai upaya guna mengantisipasi terjadinya inflasi, meski saat ini harga pangan masih dalam kondisi stabil.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna saat Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Serang dalam gelar Bagian Perekonomian dan SDA di Aula KH Syam'un Setda Kabupaten Serang pada Kamis, 30 Mei 2024.

”Jika harga terkendali dan tidak terjadi inflasi tentu ada penghargaan kinerja dari pemerintah pusat dengan mendapatkan intensif fiskal, tetapi kita tidak hanya mengejar itu tapi bagaimana mengendalikan harga agar stabil,” katanya.

Terlebih sambung Nanang, saat ini menjelang Hari Raya Idhul Adha 1445 Hijriyah yang jatuh pada 16 Juni 2024 untuk menjaga bagaimana stok pangan apakah berlebih atau tidak dan beberapa unsur yang menjadi bahan kebutuhan pokok sebagai penumbang inflasi di Kabupaten Serang. "Untuk saat ini (harga pangan) masih cukup stabil, tapi kita masih lihat kedepan bagaimana perkembangannya nanti menjelang Idul Adha," ujarnya. 

Meski demikian, Nanang meyakini jika harga pangan menjelang Hari Raya Idhul Adha akan tetap stabil mengingat beberapa bahan pangan di Kabupaten Serang mengalami surplus. Salah satunya pada Bulan April 2024 panen raya padi dan beras mengalami surplus sehingga bisa menjadi penyumbang untuk daerah-daerah lain seperti Karawang dan sebagainya. 

”Kita pertahankan lumbung padi sehingga kita bisa stabil di komunitas padi atau beras. Tetapi di komunitas lain seperti misalnya sayuran, cabai, bawang telur di Kabupaten Serang banyak ternak ayam yang juga bisa menyumbang untuk daerah lain,” terang Nanang.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera mengatakan, rapat teknis peningkatan kapasitas TPID Kabupaten Serang dilakukan dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi antara OPD dan lembaga terkait dalam rangka pengendalian inflasi daerah khususnya Kabupaten Serang.

Dalam pertemuan ini juga, dipaparkan mengenai Kebijakan Insentif Fiskal Tahunan Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam menangani inflasi daerah secara optimal. ”Insentif fiskal ini merupakan stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk lebih fokus dalam pengendalian inflasi daerah,” ujarnya. 

Sedangkan pada rapat tersebut, pihaknya menghadirkan narasumber dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Nyimas Koryati yang memaparkan ada 9 langkah yang dapat dilakukan oleh pemda dalam pengendalian inflasi daerah meliputi Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia dan melaksanakan rapat teknis TPID.

Kemudian menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasokan, merealisasikan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari APBD.

”Jadi sebagai kunci sukses maka inflasi harus dijadikan sebagai isu daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif di bawah koordinasi sekda, serta merealisasikan pelaksanaan road map dan program kerja TPID,” papar Febrian.

Penulis: Arif Soleh