Kekeringan di Kabupaten Serang terus terjadi setiap tahun. Termasuk tahun ini, sudah ada 5-6 kecamatan yang dilanda bencana kekeringan, bahkan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah telah menetapkan status darurat kekeringan. Menyikapi kondisi itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mendorong Pemkab Serang membuat pola penanganan kekeringan jangka panjang.

Tujuannya agar krisis air bersih saat kemarau tidak terulang setiap tahun. "Kita berharap di DPRD ada pola penanganan kekeringan jangka panjang agar siklus tahunan kemarau ini tidak terulang berulang kali," ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum kepada Kabar Banten, Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya ada dua solusi utama yang dibahas dalam diskusi di DPRD. Pertama, pembuatan sumur bor dan sanitasi air bersih. Kedua, pembuatan tempat penampungan air hujan untuk persediaan saat kemarau. "Ini harus dilakukan untuk penanganan jangka panjang. Mudah-mudahan penanganannya tidak temporer, tapi sustainable, penanganan berkelanjutan," katanya. Bahrul menyebut beberapa titik yang rawan kekeringan dan air payau di Kabupaten Serang.

Ia berharap dengan penanganan jangka panjang, persoalan air bersih bisa teratasi di seluruh Kabupaten Serang, tidak hanya wilayah utara. BeritaKota Serang Untuk mendukung akses air bersih, di KUA-PPAS Perubahan 2026 sudah diplot penyertaan modal ke Perumda Tirta Al Bantani sebesar Rp2 miliar. "Targetnya pemasangan baru. Wilayah timur, utara dan beberapa wilayah barat masih butuh akses air bersih dari PDAM," katanya.

Ia berharap saat pembahasan APBD 2027 nanti, alokasi untuk PDAM bisa ditambah jika pendapatan daerah maksimal. Selain itu Pemkab juga menggandeng perusahaan Korea untuk proyek air bersih di Serang Utara. Bahrul menyebut semua upaya harus dilakukan, termasuk melibatkan CSR perusahaan di sekitar wilayah industri. "Kita berharap semalam sudah turun hujan jadi pertanda kemarau tidak berkepanjangan. Tapi BMKG menyatakan sampai September. Mudah-mudahan akhir Agustus selesai," ucapnya.

Reporter: Darul Qutni