SERANG, - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (1/7/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Serang Muhamad Najib Hamas, Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana, pimpinan DPRD, anggota dewan, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Serang.

Bupati  Ratu Rachmatuzakiyah mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menetapkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda.

"Tadi ada beberapa catatan yang tentu harus kita tindak lanjuti. Maka kita telah menyampaikan di rapat paripurna langkah-langkah yang akan kita lakukan," ujarnya kepada awak media.

Salah satu langkah awal adalah penguatan monitoring dan evaluasi di seluruh OPD. "Evaluasi harus dilakukan berkala agar tidak ada program yang tertinggal," katanya.

Selain itu, Pemkab juga akan mengakselerasi proses pengadaan barang dan jasa. "Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. Lelang harus sudah jalan dari triwulan awal," tegasnya.

Bupati juga berkomitmen mempertahankan opini WTP dari BPK. "Saya mohon doa dan dukungannya. Intinya kami akan bekerja maksimal. Peningkatan kualitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran akan kami maksimalkan," ucapnya.

Terkait potensi kebocoran pajak, Bupat imeminta OPD terkait melakukan pemetaan dan inventarisasi secara menyeluruh.

"Soal antisipasi kebocoran pajak, kita akan terus push OPD terkait. Petakan, inventarisir, supaya tidak ada lagi kebocoran yang merugikan pemerintah kabupaten," katanya.

Sedangkan terkait realisasi belanja tanah yang masih rendah, bupati menyebut kendalanya karena koordinasi antar OPD belum maksimal.

"Makanya itu belum dilakukan. Maka kita akan panggil Kadis PU untuk mengetahui masalah krusial apa yang terjadi selama ini," jelasnya.

Sekda Kabupaten Serang  Zaldi  Dhuhana dalam kesempatan yang sama menegaskan, semua catatan DPRD akan langsung ditindaklanjuti.

"Catatan dari DPRD ini menjadi PR kita bersama. Nanti akan kita bedah satu-satu per OPD, kita tentukan penanggungjawab dan target waktunya," ujarnya.

Menurut Sekda, kunci utama adalah percepatan koordinasi dan administrasi. "Jangan sampai program bagus tapi terhambat karena prosedur. Itu yang harus kita pangkas," katanya.

Ia juga mendukung penuh komitmen Bupati untuk mempertahankan WTP.

"Tata kelola keuangan harus makin tertib. Inspektorat akan kita libatkan sejak awal, bukan hanya saat pemeriksaan," ujarnya.

Terkait belanja modal dan tanah, Sekda menyebut akan membentuk tim khusus.

"Kami akan duduk bersama DPUPR, BPKAD, dan Bagian Hukum untuk menyelesaikan persoalan aset dan pembebasan lahan," tegasnya.

Sekda menambahkan, evaluasi triwulan akan diperketat.

"Setiap 3 bulan kita gelar evaluasi. OPD yang tertinggal akan kita panggil dan beri pembinaan," katanya.

Zaldi juga mengajak DPRD terus bersinergi dan berkolaborasidengan Pemkab Serang.

"Kami butuh fungsi pengawasan dari dewan. Dengan kolaborasi, pelayanan ke masyarakat bias semakin optimal," pungkas Sekda Zaldi.

Reporter: Darul Qutni