Lima (5) Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang siap di audit pengelolaan keuangannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PTT) Republik Indonesia melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tri Bowo Yulianti. Kelima BUMDesma di Kabupaten Serang merupakan yang pertama kali di Indonesia yang siap diaudit secara independen oleh KAP.

Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PTT, Ivanocich Agusta mengatakan proses audit BUMDesma merupakan yang pertama di Indonesia yang akan di susul oleh BUMDes yang ada di Provinsi Jawa Timur (Jatim). ”Ini baru pertama di Indonesia dimulai dari Kabupaten Serang, 5 BUMDesma menyisihkan keuntungannya untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik,” kata Ivanocich Agusta.

Hal itu disampaikan Ivan usai membuka Kickoff Meeting Audit BUMDesma LKD Kabupaten Serang Tahun 2024 di Aula KH. Syam'un Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang pada Jum'at, 8 Maret 2024. Turut hadir Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Sugi Hardono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Haryadi, Tim KAP, dan para Direktur BUMDesma.

Menurut Ivan, memang sudah menjadi benar-benar modern jika laporan keuangan BUMDesma sudah siap di audit pihak akuntan. Artinya, BUMDesma tersebut dapat dipercaya baik oleh perbankan, pihak lain misalnya kerjasama dengan pihak swasta. ”Setelah hasil audit keluar, tugas dari Kemendes PTT menyiapkan semua kebijakan dan memperluas peluang terutama BUMDes yang sudah di audit ini,” ungkapnya.

Ivan menjelaskan, kenapa BUMDesmas di Kabupaten Serang merupakan daerah yang pertama di audit dari seluruh daerah di Indonesia karena pada dasarnya 5 BUMDesma tersebut sudah siap di audit. Meski ada wilayah selanjutnya ada di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim), namun berbeda dengan di Provinsi Banten dimana 5 BUMDesma berada di satu daerah yakni Kabupaten Serang.

”Bedanya disini pra audit sudah dilakukan juga, maka ini juga menjadi Pilot project. Selain hasil laporan, Kemendes berencana menyusun satu kebijakan menuju audit oleh akuntan publik dengan kasus atau hasil audit di Kabupaten Serang agar bisa di pakai seluruh Indonesia,”terangnya.

Terlebih dari pihak pendamping sudah berkali-kali berkoordinasi berkali-kali bahkan pada Januari 2024 lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bojonegara dimana salah satunya meninjau hasil atau keberhasilan BUMDes. ”Ini suatu kebanggaan,” tandas Ivan.

Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Sugi Hardono mengatakan dari 26 BUMDesma di Kabupaten Serang 5 di antaranya sudah siap di audit oleh KAP yang tersebar di 5 kecamatan meliputi BUMDesma UPK Ciruas LKD, BUMDesma UPK Ciomas LKD, BUMDesma UPK Padarincang LKD, BUMDesma UPK LKD Bojonegara, BUMDesma UPK Mancak LKD.

”Harapannya yang kelima BUMDesma dapat mengelola manajemen akuntansi keuangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi maju, bermanfaat, berkembang untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Selain berkembang juga bisa mensejahterakan masyarakat di desa,”ujarnya.

Kepala DPMD Kabupaten Serang, Haryadi mengaku akan terus berusaha untuk memacu 21 BUMDesma siap di audit mengikuti jejak 5 BUMDesma yang di mulai hari ini dilakukan audit secara indpenden. Oleh karena itu, untuk mengukur akuntabel pelaksanaan pengelolaan keuangan di BUMDesma harus adanya hasil audit.

”Karena dengan adanya audit dari kantor akuntan publik mereka akan percyaa diri sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Disisi lain setelah di aduit akan dijadikan perbaikan oleh BUMDesma,”ujarnya.

Penulis: Arif Soleh