Sebanyak 16.200 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Serang yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Banten menerima bantuan sembako berupa beras dan mie instan. Bantuan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk memenuhi program jaminan pengaman sosial (JPS) bagi warga terdampak wabah covid-19.

“Dari total 16.200, untuk di Kecamatan Gunungsari sebanyak 344 KPM tersebar di tujuh desa. Untuk setiap KPM menerima satu dus mie instan dan beras merek Jaseng sebanyak 20 kilo gram,”ujar Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitas Sosial (Resos) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Ratu Neni Fendiana disela menyalurkan bantuan di Kecamatan Gunung Sari Senin (08/06/2020).

Ratu Neni mengatakan, bantuan tahap ketiga disalurkan sejak Jumat pekan kemarin sampai Selasa 9 Juni. “Yang mendspaatkan bantuan sembako ini, dio khususkan yang belum mendpatak bantuan dari pusta maupun provinsi,”terangnya.

Sekadar diketahui, pada tahap pertama sebelum Ramadhan, Pemkab Serang sudah menurunkan bantuan kebutuhan pokok untuk 20.000 KPM. Tahap pertama menyasar keluarga lansia dan dhuafa. Kemudian tahap kedua, sebelum Idul Fitri diturunkan bantuan kebutuhan pokok untuk 12.600 keluarga yang menyasar keluarga sangat miskin, tetapi tidak menerima bantuan pemerintah pusat.

Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah telah mengintruksikan Sekretariat Daerah dan beberapa organisasi perangkat daerah untuk membantu Dinas Sosial (Dinsos) dalam proses penyaluran bantuan tahap ketiga. “Kami diminta support Dinsos, supaya penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan,” kata Entus.

Entus mengatakan, Pemkab Serang berupaya agar bantuan yang diturunkan tepat sasaran, serta pendataan pun dilakukan bersama Disdukcapil Kabupaten Serang. “Data penerima teratasi dengan dibantu pegawai Disdukcapil,” ujarnya.

Kepala Dinsos Kabupaten Serang Ahmad Saefudin, berharap tidak ada lagi kendala dalam percepatan penyaluran. “Kita langsung turun ke masyarakat menyalurkan bantuan. Tentu dengan koordinasi pemerintah kecamatan dan desa,” ujarnya.