Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan Entry Meeting terkait belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di pendopo bupati pada Senin, 14 Oktober 2024. Entry meeting salah satu tahap penting dalam pemeriksaan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan .

Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Ari Endarto mengatakan entry meeting merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan kepada entitas terperiksa. Dimana hasil pemeriksaan tersebut akan membantu dalam pelaporan LKPD.

Sebab seperti diketahui bahwa anggaran modal belanja di Kabupaten Serang sangat besar. Sehingga ketika masuk ke LKPD hasil pemeriksaan ini bisa membantu. ”Jadi LKPD lebih terbantu,”ujarnya kepada wartawan.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan selama 40 hari atau hingga 4 Desember 2024 dengan konsen modal belanja. ”Kita khusus belanja modal saja, baik bangunan gedung dan lainnya yang kita lihat selama pemeriksaan ini,” katanya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan kegiatan pemeriksaan merupakan rutinitas tahunan yang diatur dalam undang-undang. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK adalah untuk mengawali karena modal belanja di Kabupaten Serang cukup tinggi. ”Jadi dengan pemeriksaan masuk rapat ini berharap bisa lebih detail lagi pemeriksaannya berkaitan dengan kualitas, kuantitas, kemudian juga dalam proses pengadaannya, pelaksanaannya dan lainnya,” ujarnya.

Tatu mengaku masuk rapat pemeriksaan tersebut sangatlah penting. Karena habisnya jadi punya waktu luang lebih panjang untuk pemeriksaan lebih detail, hingga ke kualitas dan lainnya. ”Jadi tadi yang dihadirkan OPD-OPD yang memang punya modal belanja, terutama PU yang cukup banyak karena ada gedung, puspemkab, jalan, irigasi,”terangnya.

Tatu menyebutkan, untuk kemajuan pembangunan dirinya sudah bertanya pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang DPUPR Yadi Priyadi. Pihaknya optimistis meski masih berjalan namun aman hingga akhir tahun. ”Hingga akhir tahun Insya Allah aman sesuai target,” katanya.

Sedangkan untuk serapan anggaran atau pembayarannya, Tatu menyebutkan masih kecil. Namun untuk fisiknya masih aman, dirinya selalu meminta agar Kadis PUPR dan jajaran menyatukan terus pelaksanaan fisik. ”Baik dari sisi kualitas, mereka juga dari sisi waktu, kalau nanti enggak ada denda dan lainnya jadi ribet. Kalau fisik Insya Allah, pembayaran ada tahapan berikutnya karena dia harus melalui ada serah terima dulu, PHO, PHO juga harus penuhi ketentuan,”jelasnya.

Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Serang.

Penulis: Arif Soleh