Image
By Administrator

PEMKAB SERANG RAIH PREDIKAT B ATAS LAPORAN LAKIP

Selasa, 31 Januari 2017; |  Jam 16:23:39 WIB  |  0 comments

Pemerintah Kabupaten Serang dibawah Bupati Hj. Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa pada tahun pertama kepemimpinannya kembali meraih prestasi yakni predikat B (Baik) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terhadap penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam acara Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Hotel Panghegar Bandung tanggal 25 Januari 2017 lalu yang langsung diserahkan oleh Menteri PAN RB Asman Abnur. Adapun dua bulan sebelumnya, Pemkab Serang melalui Bupati juga telah menerima Anugerah Parahita  Ekapraya tingkat Madya dari Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya Pemkab Serang hanya menerima predikat CC selama 4 tahun berturut-turut dari penilaian LAKIP tahun 2012 sampai dengan 2015. Penghargaan ini membuktikan keseriusan Bupati Serang dalam merencanakan dan melaksanakan progam pembangunan di Kabupaten Serang.

Inspektur Pemkab Serang Rachmat Jaya yang turut serta mendampingi Bupati dalam acara tersebut mengatakan bahwa predikat B artinya Pemkab Serang sangat baik dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan mengejawantahkan dalam rencana strategis di setiap instansi pemerintah berikut dengan pelaksanaanya.

Raihan Penilaian LAKIP Kab/Kota Se Prov Banten

Kabupaten Serang

B

Kota Tangsel

B

Kota Tangerang

CC

Kota Serang

C

Kab. Pandeglang

CC

Lebak

B

Kota Cilegon

B

Kab. Tangerang

B

  

Menteri PAN RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan bahwa nilai atau predikat yang didapat ini bukan merupakan sebuah kompetisi melainkan sebuah motivasi untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan penilaian LAKIP ini diharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mereformasi birokrasinya masing-masing yang muaranya adalah peningkatan dalam pelayanan publik yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

MenPAN RB juga mengarahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk senantiasa belanja pegawai tidak boleh melebihi belanja Modal atau belanja barang dan jasa. Seluruh ASN juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja namun mempunyai output yang bisa dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat, kemudian perencanaan yang terintegrasi dengan pelaksanaan akhir.

Tags:  Berita |567|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar