By Administrator

Pengelolaan PBB Segera Di Limpahkan Ke Kecamatan

Rabu, 25 Januari 2017; |  Jam 07:56:59 WIB  |  0 comments

Delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak yang berfungsi untuk membantu Pemkab dalam mengelola pembayaran pajak daerah dihilangkan. Mulai tahun ini, tugas dan fungsi UPT Pajak beralih ke  pemerintah kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Sekeretaris Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Haryadi bahwa UPT Pajak Kewenangannya kepada Camat tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil pembahasan Pemkab muncul Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kaitan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016  terkait perubahan nama dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) menjadi BPBD yang ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 tentang SOTK.

Menurut informasi dari Sekretaris BPPD Haryadi bahwa penganggaran untuk pengelolaan PBB di kecamatan meliputi pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), sosialisasi dan kegiatan evaluasi. Sebagai pengelola PBB, akan ada penunjukan di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Adapun anggaran dari BPPD akan kita limpahkan ke kecamatan. Adapun anggaran untuk pengelolaan PBB di kecamatan hampir Rp. 1 Miliar untuk 29 kecamatan, jelasnya. Sesui pembahasan awal di internal Pemkab Serang bahwa  UPT Yang masih tetap dipertahankan yakni UPT Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas

Untuk diketahui bahwa saat ini Pemkab Serang mempunyai 8 UPT Pajak yakni UPT Pajak Ciomas, Pamarayan, Ciruas, Bojonegara, Anyar, Petir, Tirtayasa dan Cikande

Tags:  Berita |1072|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar