By Administrator

SEJARAH KPU REPUBLIK INDONESIA DAN SEJARAH KPU KABUPATEN SERANG

Selasa, 03 Januari 2017; |  Jam 11:52:21 WIB  |  0 comments

Awalnya, satu paket undang-undang  politik baru terbit di negeri ini, menjelang tahun 2000 pascaaksi reformasi. Satu paket undang-undang politik itu  --  dan  dinilai sebagai terobosan  awal menuju negara demokratis --   yakni Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang  No. 3 Tahun 1999 tentang  Pemilihan Umum, dan UU  No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan  dan Kedudukan   Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah,   atau yang terakhir ini lebih dikenal dengan akronim UU Susduk.

Konsekuensi logis diberlakukannya  undang-undang itu, antara lain, lahirnya multipartai, – nyaris  seperti jamur di musim hujan.  Departemen Kehakiman, ketika itu, mencatat 141 partai,  namun yang kemudian memenuhi syarat jadi peserta pemilu hanya 48  partai. Konsekuensi lain terbitnya paket undang-undang terbaru itu, penyelenggaraan pemilu pun berubah, yang kemudian diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) , dengan para anggotanya  wakil partai  peserta pemilu dan wakil pemerintah. Mendagri, dalam kapasitasnya  selaku ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU),  berbekal  SK  No. 06  Tahun 1999, membentuk Panitia Persiapan Pembentukan  Komisi Pemilihan Umum (P3KPU)  yang beranggotakan sebelas orang, terdiri dari pakar, tokoh masyarakat, dan aktivis.

Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Tim Sebelas, karena memang 11 orang, terdiri dari  Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Adi Andojo, S.H., Dr. Adnan Buyung Nasution, Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Drs. Mulyana W. Kusumah, Dr. Afan Gaffar, Drs. Anas Urbaningrum, Dr. Andi Alfian Mallarangeng, Drs. Eep Saefullah Fatah, Dr. Kastorius Sinaga, dan Rama Pratama. Dua dari Tim Sebelas itu, kemudian jadi anggota KPU “nonpartisan”, Drs. Mulyana W. Kusumah dan Drs. Anas Urbaningrum.

Harun Al-Rasyid Mundur. Ketika itu, sebetulnya, secara institusional, KPU  sudah terbentuk, lewat Keppres No. 16 Tahun 1999,  Tanggal 19 Februari 1999. Keppres ini, sekaligus “mengakhiri”  Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang selama ini jadi penyelenggara pemilu.

KPU dewasa itu beranggotakan 53 orang, dilantik Presiden B.J. Habibie,  pada tanggal 10 Maret 1999. Ke-53 anggota KPU itu terdiri dari 48 wakil partai  peserta pemilu dan 5 wakil  Pemerintah  yang bukan pejabat struktural.

Dalam perjalanannya, KPU yang beranggotakan 53 orang ini banyak diwarnai polemik, sorotan, dan kontroversial.Puncak  warna semua itu, hasil Pemilu 1999 terlambat diumumkan,  antara lain,  akibat sejumlah partai yang tidak mau menandatangani berita acara hasil pemilu. Padahal, hasil pemilu itu sekurang-kurangnya “wajib” didukung oleh 2/3 anggota KPU yang  jumlahnya 53 orang itu. Hasil pemungutan suara ketika itu, 22 wakil partai setuju, 5 wakil Pemerintah setuju, 4 wakil partai abstain, dan sisanya menolak.  Sejumlah partai yang tidak mau menandatangani berita acara hasil pemilu itu, yang terdiri dari partai yang tidak memperoleh kursi di DPR,   menuduh  pemilu diwarnai kecurangan, tidak demokratis, dan tidak  jurdil.

Pada saat yang bersamaan, justru banyak pihak, termasuk dunia internasional,  memuji-muji hasil Pemilu 1999  yang dinilai relatif bersih, transparen, dan demokratis.  Oleh karena hasil pemilu itu tidak juga diumumkan, maka sebagai pertanggungjawaban moral, Wakil  Ketua KPU Prof. Dr. Harun Al-Rasyid  mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie, sebagai penanggung jawab pemilu, selanjutnya berinisiatif  dengan menerbitkan Keppres No. 92/1999, Tanggal 3 Agustus 1999 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan  Pemilu. Sebelumnya,  Presiden meminta verifikasi hasil penghitungan pemilu  kepada  Mahkamah Agung. Kritik dan sorotan, bahkan mungkin saja sinisme  yang pernah dialamatkan ke KPU, kemudian ditanggapi MPR. Maka, pada Sidang MPR Tahun 1999, ditetapkanlah Ketetapan MPR IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Salah satu bunyi ketetapan MPR IV/MPR/199 itu, MPR menugasi Presiden untuk menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya tahun 2004, serta membentuk badan penyelenggara  pemilu yang independen  dan nonpartisan. Amanat MPR itu ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah dengan mengamandemen pasal-pasal tentang penyelenggaraan pemilu pada UU No. 3 Tahun 1999.

Tags:  Berita |474|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar