Image
By Administrator

LAUNCHING PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

Selasa, 03 Januari 2017; |  Jam 11:44:36 WIB  |  0 comments

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah agenda rutin setiap lima tahun sekali, sebagai cara demokratis dalam pergantian kepemimpinan. Ukuran kesiapan daerah yang akan melaksanakan pilkada adalah anggaran, personil, dan logistik dalam menunjang pilkada.

Pencairan anggaran bermacam-macam, ada yang langsung dan ada juga yang bertahap. Untuk pencairan bertahap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa mengukur kapan anggaran akan habis. Satu bulan sebelum anggaran habis, KPU harus bersurat ke Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pencairan anggaran tahap selanjutnya, sehingga tahapan tidak terkendala soal anggaran.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Arief Budiman dalam kegiatan Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, Rabu (3/8) di Alun-alun barat Serang, Banten.

“Klo diukur dari kesiapan, Banten saya katakan siap. Baik soal anggaran, personil, maupun logistik. Anggaran sudah turun, PPK dan PPS sudah terbentuk dan dilantik. Kemudian logistik juga, karena logistik sudah mulai diperlukan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, seperti formulir dan stiker tempel,” tutur Arief dihadapan peserta yang didominasi oleh PPK se-Provinsi Banten.

Arief juga mengingatkan, dunia akan melihat pemilihan di Indonesia, jadi jangan sampai mempertaruhkan ego dan kepentingan sesaat, tetapi khusus Banten, pikirkan kepentingan masyarakat Banten ke depan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada Pilkada 2015, Kota Tangerang Selatan di Banten menjadi salah satu daerah yang dimonitoring oleh pemantau internasional, untuk itu Banten harus bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.

“UU Pilkada sekarang juga telah membolehkan alat peraga kampanye dibiayai oleh paslon, apabila KPU tidak mampu untuk membiayai keseluruhannya. Meski begitu, pembuatan dan pemasangan tidak boleh semaunya, KPU harus menjamin pemilihan ini setara, sehingga seluruh paslon mendapatkan kesempatan yang sama dalam alat peraga kampanye. KPU yang menyelenggarakan pilkada bisa membuat keputusan, berapa titik yang mampu dibiayai KPU, dan berapa titik yang dibiayai paslon,” tegas Arief.

Mengenai debat publik dan iklan kampanye, Arief juga menyampaikan bahwa KPU mengadakan debat publik sesuai dengan kemampuan anggaran KPU dan minimal tiga kali debat. Apabila ada paslon yang tidak mau ikut dalam debat, maka sanksinya iklan kampanye yang bersangkutan dihentikan. KPU ingin melindungi hak pemilih untuk bisa mengetahui kelayakan calon yang akan mereka pilih.

Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan fluktuatifnya tingkat partisipasi pemilih di Banten. Pada pilkada 2006, tingkat partisipasi sebesar 60,83 persen, pada pilkada 2011 tingkat partisipasi meningkat menjadi sebesar 62,38 persen, namun pada pilkada serentak 2015 turun menjadi 56,6 persen, yaitu di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan.

“Kita harus bisa menekan apatisme politik di masyarakat. Belajar dari masa sebelumnya, perkembangan dan dinamika politik akan semakin tinggi, untuk itu seluruh jajaran pemda, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh netralitas dan tidak memihak kepada siapapun, serta harus mampu meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata,” ujar Rano Karno.

Rano Karno juga mengingatkan kepada penyelenggara pilkada harus bisa menerapkan prinsip adil, jangan sampai mengorbankan kepentingan khalayak. Sepanjang sejarah pemilu di Banten, dapat dilaksanakan dengan kondusif dan damai. Kondisi ini harus bisa dipertahankan, sehingga pilkada dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada bisa meningkat. ( Teknis dan Hupmas KPU Kab. Serang)

Tags:  Berita |480|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar