By insp

Rapat Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK tentang Pencegahan Korupsi

Selasa, 2 Februari 2020; |  Jam 09:48:24 WIB  |  0 comments

Rapat Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dilakukan di ruang rapat Gedung Inspektorat. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat, Bapak Epi Priatna. Rapat ini dihadiri dari berbagai OPD, seperti Bapenda, DPKAD, Dinas Penanaman modal satu Pintu, Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Serang. Rapat ini membahas tentang perkembangan dalam hal pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Rapat ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (PEMDA) di seluruh Indonesia meliputi 8 area intervensi. Progress area intervensi meliputi Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pendapatan daerah dan Manajemen aset daerah.

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakatdan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu Korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara. Padahal dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001  tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi. Ada terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi dan dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu (1) kerugian keuangan negara ; (2) suap-menyuap ; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan ; (5) perbuatan curang ; (6) benturan kepentingan ; (7) Gratifikasi. 

Gratifikasi merupakan suatu hal yang baru dalam penegakan hukum. contoh gratifikasi seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Meskipun telah dijelaskan di dalam Undang-undang ternyata masyarakat Indonesia masih ada yang belum memahami definisi gratifikasi. 

Inspektorat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk selalu memberikan pemahaman kepada semua OPD, kecamatan dan instansi lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kab. Serang tentang bahayanya tindak pidana Korupsi. Dengan begitu, semua pegawai ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Serang, bisa memahami dan dapat dijadikan pedoman serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan Gratifikasi. Bagi penyelanggara negara dan pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK sebagai bukti Kepatuhan terhadap Konstitusi.