Image
By agus

PROBLEMA APIP DI DAERAH.

Senin, 14 November 2019; |  Jam 14:56:59 WIB  |  0 comments

Permasalahan pokok yang selama ini dihadapi APIP, yakni terkait tugas pembinaan dan pengawasan daerah berupa mandat tugas untuk pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Sispemda secara makro adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang ternyata dalam perkembangannya terdapat tambahan tugas-tugas lainnya seperti Reviu DAK,  pembinaan, pengawasan, evaluasi, monitoring dari berbagai kementerian. Dari segi kelembagaan,  permasalahan seperti struktur organisasi perangkat yang ditetapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan disesuaikan Menteri Dalam Negeri dhi. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), sehingga saat ini terdapat perbedaan struktur organisasi antara de jure dan de facto. Permasalahan lainnya, struktur eselon lembaga inspektorat sama dengan SKPD yang mengakibatkan lemahnya koordinasi; rumusan tupoksi dan realita tugas tidak seimbang; dan, Inspektorat sebagai perangkat daerah namun dalam pelaksanaannya diperankan sebagai “instansi vertikal wilayah”.

 

terkait sumber daya manusia, permasalahan yang dihadapi; pertama, terdapat 2 (dua) jabatan fungsional dan kemungkinan ke depannya menjadi 3 (tiga) yakni auditor, P2UPD, dan auditwan yang tingkat kompetensi belum memadai. Kedua, tidak efektifnya penyelenggaraan diklat-diklat fungsional disentralisasi badan diklat pusat. Ketiga, terbatasnya jumlah personil pejabat fungsional. Keempat, tidak ada kebijakan tenaga pengawas secara nasional. Kelima, P2UPD belum memiliki batasan kewenangan yang tegas dan minimnya pembekalan kompetensi secara nasional. Ketujuh, penempatan pejabat struktural di inspektorat belum mempertimbangkan latar belakang di bidang kepengawasan.

 

Dari  permasalahan pokok yang dihadapi APIP tersebut, secara operasional masih banyak permasalahan, antara lain: Pelaksanaan kinerja pembinaan dan pengawasan belum memenuhi SOP yang ditetapkan (terbatasnya personil, waktu dan banyaknya tugas kepengawasan dan tugas-tugas lain); Hasil kinerja kepengawasan belum menjadi pertimbangan kebijakan pimpinan; dan, Kurangnya kewibawaan inspektorat selaku aparat pengawas internal sehingga auditee/SKPD kurang responsif terhadap hasil pengawasan inspektorat.

 

Beberapa usulan saran untuk perbaikan kinerja APIP. Terkait sistem ataupun kebijakan,  maka mengusulkan agar kebijakan pengawasan dari tingkat pusat agar terbit lebih awal sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan di daerah; sinkronisasi regulasi khususnya terkait ruang lingkup penugasan inspektorat; adanya kejelasan ketentuan teknis tentang bidang tugas antara P2UPD, auditor dan kedepan auditor kepegawaian agar tercipta sinergi antara jabatan fungsional yang ada pada inspektorat; adanya kebijakan dari kepala daerah untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan inspektorat sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan khususnya menyangkut hal-hal yang strategis.

 

Dari segi kelembagaan, lahirnya PP 27 tahun 2019 ada angin sepoi-sepoi atas kedudukan dan peranan inspektorat, namun blom angin segar; artinya sepenuhnya harapan dipenuhi, perlunya ketentuan perundangan yang mendukung penguatan peran inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah; perlu adanya forum diskusi baik di lingkup regional maupun nasional untuk membahas isu-isu strategis dalam bidang pengawasan dan penyamaan persepsi antar APIP; inspektorat selaku APIP dapat dilibatkan secara intensif dalam proses pemeriksaan dari aparat eksternal dhi. BPK sehingga dapat berfungsi lebih optimal sebagai mediator antara SKPD dengan BPK. Dan untuk perbaikan sumber daya manusia,  kami menyarankan perlunya peningkatan kuantitas maupun kualitas aparat pengawas di inspektorat; perlunya penambahan kuota diklat fungsional penjenjangan baik untuk auditor maupun P2UPD; perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan maupun jumlah anggaran pemeriksaan khususnya terkait jenis pemeriksaan yang materinya cukup banyak (misal pemeriksaan bantuan).