Image
By agus

Pemkab Bahas Perubahan Aturan Pajak Daerah

Senin, 19 Agustus 2019; |  Jam 16:09:27 WIB  |  0 comments

SERANG,-Pemerintah Kabupaten Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang melakukan pembahasan tentang perubahan peraturan bupati (Perbup) tentang pajak daerah di ruang rapat Bapenda, 2 Juli 2019. Perubahan tersebut dilakukan karena perbup yang ada saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten Serang dalam mengelola pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pajak daerah Kabupaten Serang diatur dalam peraturan daerah kabupaten serang nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 5 Tahun 2010 rentan pajak daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan undangan dan belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Peraturan tentang pengelolaan pajak terus diperbaharui. Hal itu dilakukan agar potensi pajak di Kabupaten Serang dapat terserap secara optimal. Aturan aturan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi dan melengkapi aturan lama yang selama ini digunakan.

Sebab dalam perkembangannya, daerah terus berubah setiap tahun. Oleh karena itu perlu kiranya aturan tersebut di perbaharui. Nilai objek pajak pun setiap tahun terus berubah, sehingga besaran pajak pun akan terus berkembang.

Pemerintah Kabupaten Serang dibawah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah SE, M.Ak dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mendukung adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan pajak tersebut. Sebab dengan demikian pajak akan dapat diserap secara optimal.

Saat ini, Kabupaten Serang memang telah memiliki peraturan bupati (perbup) tentang pajak daerah. Namun tak ada salahnya jika aturan itu diperbaharui. (*)