Image
By agus

Bintek SPIP

Rabu, 22 Mei 2019; |  Jam 10:25:26 WIB  |  0 comments

Inspektorat Kabupaten Serang, adakan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal Instansi Pmerintah (SPIP) bagi OPD, kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari tanggal 8 s/d 9 Mei 2019 di hotel Ledian, mengagendakan pemahaman atas peningkatan maturitas SPIP level 3,8 bagi Satuan Tugas SPIP Kabupaten dan Satuan Tugas SPIP OPD.

Kegiatan Bimbingan Teknis SPIP dibuka dihadiri oleh Inspektur, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian intern Pemerintahan merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diseluruh Republik Indonesia sebab sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun  dasar dari pelaksanaan SPIP adalah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Upaya ini dibentuk agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu setiap elemen yang terlibat, baik itu pejabat atau bawahan sekalipun harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah, tandasnya.

  Menurut beliau  bahwa tujuan diterapkannya  SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: Untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; Untuk keandalan Pelaporan keuangan; Untuk pengamanan aset negara; serta Untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan keterkaitan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terdiri dari lima unsur, yakni yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan Pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur tersebut bersifat integral dan tidak berdiri sendiri, melainkan saling kait mengait antar unsur yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, unsur lingkungan pengendalian akan berpengaruh kepada unsur penilaian resiko. Semakin rendah/buruk kualitas lingkungan pengendalian pada suatu satker, maka akan semakin tinggi/banyak risiko yang terdapat di dalam satker dimaksud. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi/baik kualitas lingkungan pengendalian, akan semakin rendah/sedikit risiko yang dihadapi satker. Keterkaitan unsur penilaian risiko dengan unsur Kegiatan pengendalian,  adalah bahwa semakin banyak resiko yang teridentifikasi pada suatu satker, akan semakin banyak kegiatan pengendalian yang harus dirancang dan dilaksanakan, demikan pula sebaliknya. Kegiatan-kegiatan Pengendalian yang dirancang berdasarkan hasil pemetaan resiko tersebut, wajib diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang terlibat di dalamnya. Rancangan kegiatan pengendalian beserta pelaksanaannya harus dipantau selama tahun berjalan dan dievaluasi pada akhir tahun, untuk dijadikan umpan balik dalam menyempurnakan desain pengendalian intern tahun berikutnya, jelasnya

Selanjutnya, Inspektur menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai mitra kerja OPD dalam melakukan pengawasan diharapkan dapat memberikan early warning system bagi permasalahan yang terjadi lingkungan Pemerintah Kab. Serang. Peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kab. Serang yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu.

Penerapan SPIP bukan sekadar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Selain itu, penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Untuk membangun SPIP sebaiknya dipahami berbagai proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Sehingga dengan penerapan SPIP pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan dihasilkan proses pengembangan SPIP yang ekonomis, efektif dan efisien (3E). Keyakinan memadai tersebut ditunjukkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini bukan sekadar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketika Maturitas SPIP Kab. Serang telah mencapai Level 3 lebih,  maka diharapkan akan dapat meningkatkan  penghargaan predikat atas SAKIP, atau mendukung pencapaian SAKIP yang lebih baik lagi/meningkat serta mendukung mempertahankan Opini WTP tanpa catatan atas Laporan Keuangan Kab. Serang.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretaris Inspektorat, para Inspektur Pembantu (Irban), Pejabat struktur Inspektorat, Auditor dan Pengawas Pemerintahan (P2) serta anggota Satgas SPIP di tingkat  OPD.

Kegiatan ini akhiri dengan sesi diskusi yang di bagi ke dalam 4 (empat) Kelompok sesuai pembagian wilayah kerja Irban 1 s/d 4, yang anggotanya OPD di masing-masing mitra kerja Irban, dalam diskusi ini dibahas terkait Rencana Tindak Lanjut Bimbingan Teknis SPIP untuk penerapan dan pengembangan SPIP di masing-masing OPD