Image
By agus

Aktivitas PPID

Selasa, 09 April 2019; |  Jam 10:21:39 WIB  |  0 comments

Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Sekretariat PPID Kabupaten Serang melaksanakan pelayanan permohonan informasi atas nama pemohon dengan inisial S dimana permohonan itu sesungguhnya telah diunggah pada laman resmi PPID Kabupaten Serang namun walaupun hal itu telah diunggah Sekretariat PPID tetap melayani permintaan secara manual dan memberikan data sebagaimana dimaksud kepada pemohon informasi permohonan sebagaimana dimaksud Diterima pada tanggal 25 Februari 2019 untuk kemudian PPDB surat pada tanggal 12 Maret untuk meminta perpanjangan waktu sepanjang 7 hari kerja sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 yang pada akhirnya pemohon datang tanggal 29 Maret 2019 untuk mengambil data sebagaimana diminta.

Informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat  sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sesuai dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2010 tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dimana salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID ) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Rencana kerja dan Anggaran ( RKA ) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program . RKA terdiri dari SKPD dan K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing masing program  dan kegiatan untuk tahun direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Untuk menjalankan keterbukaan informasi publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik maka keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan  publik. 

Pemerintah Kabupaten Serang di bawah pimpinan Bupati Serang Ibu Ratu Tatu Chasanah berharap dengan adanya pelayanan informasi yang sesuai dengan normatif dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat atas informasi pembangunan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan mewujudkan partisipasi masyarakat untuk ikut membangun di wilayah Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM di wilayah Kabupaten Serang.