Image
By agus

Monitoring Inovasi

Senin, 22 Maret 2019; |  Jam 16:15:06 WIB  |  0 comments

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Bappeda Kabupaten Serang menyelenggarakan acara monitoring evaluasi inovasi daerah pada 21 Maret 2019 di Ruang Syamun Setda Kabupaten Serang. Acara ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan inovasi pasca display Tahun 2018.  Evaluasi pelaksanaan inovasi ini didasarkan pada kerjasama antara Kabupaten Serang dengan lembaga Administrasi Negara dan dihadiri oleh perwakilan OPD se-Kabupaten Serang.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui progress pelaksanaan inovasi di Kabupaten Serang terkait pencapaian indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan desain yang telah dirumuskan yang mencakup output, kemanfaatan dan keberlanjutan. Hadir mewakili Diskominfo Kabupaten Serang  Kasi pelayanan publik menyampaikan hasil evaluasi aplikasi yang ada di Diskominfo yaitu SIALIP Sisten Layanan Informasi Satu Pintu. Aplikasi inovasi ini merupakan pelayanan informasi satu pintu, yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi publik. Aplikasi ini membantu dalam menjawab permohonan informasi publik. Aplikasi ini juga menjadi citra penyelenggaraan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Serang

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

 

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB “memaksa” agar inovasi pelayanan publik tersebut terus bergulir menuju tumbuh sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

 

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan atau bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum.. Konotasi negatif inovasi sering disampaikan berkaitan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat pejabat publik, sehingga akibatnya mereka enggan melakukan inovasi.

 

Pengembangan pemikiran kreatif itu perlu diciptakan wadah atau saluran oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik memerlukan wadah atau saluran yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan penilaian secara obyektif inovasi pelayanan publik yang memenuhi kriteria