Image
By Administrator

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Selasa, 19 Februari 2019; |  Jam 14:37:20 WIB  |  0 comments

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi di Aula Kecamatan Kramatwatu pada 18 Februari 2019. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi dari kampanye BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dinyatakan pemerintah membentuk dua penyelenggara program jaminan sosial salah satunya adalah “BPJS Ketenagakerjaan”.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)”. Keempat jaminan ini diperuntukkan bagi pekerja di perusahaan-perusahaan maupun pekerja mandiri.

Dalam event penuh keakraban ini, pemberi kerja, pekerja serta masyarakat pekerja dapat langsung melakukan pendaftaran, serta bertanya seputar program BPJS Ketenagakerjaan

Sosialisasi ini untuk memasyarakatkan program perlindungan ketenagakerjaan dari risiko hilang atau berkurangnya penghasilan pekerja jika terjadi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun nantinya, Dan program sosialisasi ini merupakan program Tanjung Jawab Sosial Lingkungan (TGSL) dimana dengan keikutsertaan masyarakat dalam program ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 14, Undang Undang No.24 Tahun 2011, bahwa : “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial”. Pemberi kerja agar mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, kecuali Program Pensiun yang pelaksanaannya telah dimulai sejak 2015.

Dan untuk diketahui, pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif.

Ditambahkan pula bahwa bagi pekerja penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri maupun Honor Daerah juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT) yang didaftarkan secara bertahap. 
Perubahan dari PT.Jamsostek (Persero) menjadi “BPJS Ketenagakerjaan” sudah diberlakukan sejak 2014 yang lalu, diberitahukan kepada seluruh peserta BPJS  Ketenagakerjaan terkait dengan kegunaan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) tetap berlaku dan dapat dipergunakan tanpa mengurangi fungsinya

Pemerintah Kabupaten Serang pimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah adanya suatu sinergitas antara BPJS dan masyarakat BPJS dapat melindungi dan menjamin masyarakat bila masyarakat terkena suatu kemalangan berupa penyakit sehingga masyarakat tidak menjadi termiskinkan akibat biaya pembayaran rumah sakit yang mendadak dilain pihak masyarakat juga dapat secara rutin membayarkan biaya premi penjaminan kesehatan kapan membutuhkan adanya suatu jaminan kesehatan untuk di kemudian harinya

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar