By Administrator

Bupati Serang : Rotasi Perangkat Desa Jangan Sembarangan

Kamis, 27 Desember 2018; |  Jam 18:56:01 WIB  |  0 comments

SERANG - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menegaskan, Kepala Desa tidak bisa melakukan rotasi perangkat Desa secara sepihak tanpa alasan yang jelas. rotasi tersebut harus dilakukan secara administratif dengan melakukan koordinasi kepada Camat. Hal itu, dikatakan Tatu saat membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Se Kabupaten Serang. 

 

Tatu menjelaskan,Pemkab Serang telah memberikan pelatihan untuk pengelolaan anggaran dan administasi kepada kepada perangkat Desa. Sehingga, jika pemberhentian dilakukan secara sepihak akan merugikan Pemkab Serang. “ Mereka sudah kita berikan pelatihan beberapa hari untuk mengelola dana Desa dan Pemkab Serang sudah mengeluarkan biaya pada pelatihan tersebut,” ungkap Tatu depan puluhan perangkat Desa di Aula Tb Suandi Pemkab Serang, Kamis (27/12/2018).

 

Ia juga menilai, meskipun Kepala Desa memiliki otoritas penuh di Desa. Namun, saat melakukan rotasi jabatan Desa harus koordinasi terlebih dahulu dengan camat untuk melakukan penilaian yang objektif kepada perangkat Desa. Kecuali, pegawai sudah melakukan kesalahan fatal. “ Jangan sampai karena perangkat Desa tidak mendukung saat pencalonannya malah diganti. Kalau ganti alasannya harus kuat dan jangan sembarangan,” tegas Tatu.

 

 Selain itu, Tatu juga berencana akan menaikan tunjangan untuk Kepala Desa pada tahun 2019 dengan harapan Kepala Desa memberikan kinerjanya secara optimal. “ Pada tahun 2019 kita ada rencana menaikan tunjangan Kepala Desa. Perangkat Desa juga kita juga rencanakan setelah pembangunan jalan dan program terlaksana baru dirancang lagi minimal pendapatan mereka UMR lah,” imbuhnya.

 

Dia juga meminta, kinerja perangkat desa melakukan pola interaksi secara langsung bersentuhan dengan masyarakat agar persoalan yang ada menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. “Membantu mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan menaikan IPM yang menjadi program prioritas di Pemkab Serang, “ tutur Tatu.

 

Diketahui, Pemkab Serang telah menerbitkan peraturan daerah no 14 tahun 2017 yang mengatur secara jelas tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. “Minimal Kita lakukan pertemuan seperti ini setahun tiga kali agar tahu kendala di masing-masing Desa,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Serang, Wahyu Widadi mengatakan, jika terjadi pemberhentian perangkat Desa secara sepihak akan dipastikan persoalan tersebut untuk mengetahui persoalannya. “Jika tidak valid maka kita akan melaporkannya kepada Camat atau Kepala Daerah agar persolan tersebut diselesaikan,” katanya. (*)

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar